Silabus Ekonomi Industri I

Untuk mengunduh silabus Ekonomi Industri I, silahkan klik link berikut ini
http://www.4shared.com/document/K1s5EgjI/EKONOMI__INDUSTRI_I_revisi_201.html

Silabus Ek. Mikro I

Untuk mengunduh Silabus Ek. Mikro I klik link di bawah ini
http://www.4shared.com/document/Nz5Lx-uG/EKONOMI_MIKRO_I__REVISED_2010.html

Silabus PTE

Untuk mengunduh Silabus PTE, silahkan klik link di bawah ini

http://www.4shared.com/document/yjhbv27F/Pengantar_Teori_Ekonomi.html

Platform Presiden

MEMOTRET PLATFORM EKONOMI TIGA CAPRES
Oleh FX Sugiyanto
Jelas sudah siapa calon Capres-Cawapres yang akan bertarung pada pilpres mendatang; Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win), Megawati-Prabowo Subianto (Mega-Pro), dan Susilo Bambang Yudoyono – Boediono (SBY-Berboedi). Sungguh tidak mudah melihat kearah mana pembangunan ekonomi Indonesia akan di bawa dalam lima tahun ke depan jika mereka menjadi pemenang. Namun demikian, dengan mengasumsikan bahwa platform mereka merupakan perpaduan antara tema partai mereka waktu kampanye pileg dan latar belakang mereka, mari kita coba memotret plat form mereka, khususnya dalam hal kebijakan ekonomi.
JK-Win
Baik JK maupun Wiranto, adalah orang-orang yang lebih mendekati cara berpikir pragmatis, walau dengan latar belakang berbeda. Dalam pendekatan filsafat, pragmatisme adalah cara berpikir yang menempatkan kebenarnan pendapat diukur dari hasil paktisnya (outcome). Dengan bahasa yang berbeda, pragmatisme sering dimaknai sebagai paham yang lebih menekankan hasil dari pada teori yang melandasi cara berpikir itu. Sebagai mantan saudagar, JK sudah sangat terbiasa cara berpikir target manfaat yang akan diperoleh, walaupun sangat mungkin secara sosial bisa jadi justru rugi. Demikian, Wiranto sebagai mantan jendral yang tentu ahli strategi, akan selalu berpikir capaian hasil dan strategi mencapai hasil itu, walau juga kadang bisa mengabaikan aspek sosial sebagai ongkosnya. Cara berpikir ini yang dalam dalam filsafat dikenal cara berpikir utilitarian. Kelemahan utama cara berpikir ini adalah lebih berorientasi hasil atau manfaat dan cenderung mengabaikan korban.
Dengan demikian JK-Win adalah kombinasi pribadi pragmatis-pragmatis. Dalam perspektif ini, kebijakan-kebijakan yang akan diambil bisa sangat praktis, cepat dan jelas hasilnya, tetapi kelemahnannya adalah akan cenderung kurang memperhatikan tataran aspek makronya yakni ongkos sosial dan dampak yang ditimbulkan dari pengambilan kebijakan itu. Dalam hal menghadapi persoalan ekonomi sekarang ini, pribadi yang pragmatis akan cenderung berpandangan bahwa hanya dengan menghidupkan kegiatan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi masalah pengangguran dan kemiskinan dapat diatasi. Dan bisa jadi kurang memperhatikan dari sisi “siapa” yang harus terlibat dan dilibatkan untuk mencapai output tersebut, serta “siapa” pula yang harus terpaksa berkorban. Keyakinan akan mekanisme efek tetesan ke bawah (trickle down effect) masih akan berlaku. Sebagai ilustrasi, misalnya kebijakan konversi minyak tanah dengan gas. Walaupun perhitungan secara finansila nalar (make sense), tetapi kebijakan tersebut kurang memperhatikan bagaimana dampaknya pada masyarakat berstrata pendapatan rendah, yang akhirnya pada level ini menimbulkan kekacauan.
Dalam tataran mekanisme, pasangan JK-Win diperkirakan akan lebih cenderung menganut sistem ekonomi pasar yang lebih bebas; liberal-kapitalistik. Bergabungnya pengusaha nasional Jusuf Wanandi menjadi pendukung pasangan JK-Win, mengindikasikan hal tersebut. Jusuf Wanandi kita kenal sebagai pengusaha dengan keyakinannya akan “bijaksananya” mekanisme pasar.

Mega-Pro
Mega dengan PDI-P-nya boleh kita yakini sebagai “idiolog” partai yang konservatif. “Pertarungannya” dengan TK yang adalah suaminya sendiri dalam menentukan dengan siapa PDI-P seharusnya berkoalisasi, menunjukkan siapa Mega yang sebenarnya. Seorang idiolog cenderung konservatif, karena itu konstituennya cenderung loyal pula. Prabowo adalah seorang mantan jendral. Karena itu bagaimanapun dia adalah seorang pragmatis, apalagi dia sendiri adalah pengusaha. Di belakang Prabowo ada Hasjim Dojohadikusumo yang adalah adiknya dan seorang pengusaha nasional. Namun jangan lupa, keduanya adalah putra Begawan Ekonomi Indonesia Sumitro Djojohadikusumo yang dalam kasanah perkembangan pemikiran ekonomi di Indonesia tergolong beraliran sosialis. Jadi, Megra-Pro merupakan gabungan Idealisme-Pragmatisme dengan warna cenderung sosialistik.
Tema kampanye waktu pileg antara PDI-P dan Gerindra ada banyak kemiripan, dengan penonjolan kuat pemihakan “orang-orang marginal” dan pasar domestik. Tetapi sayang, PDI-P “kesleo” strategi dalam mengritik kebijakan BLT yang tentunya akan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pasangan SBY-Berboedi. Dalam hal tema ekonomi, menurut saya, Gerindra sangat cerdik melakukan eksploitasi tema dan focus kampanye. Kesan sosialistis-nasionalis memang sangat kuat dalam kampanye partai Gerindra, walau belakangan juga telah sedikit meralat agar tidak kelihatan anti mekanisme pasar. Plat-form kebijakan sosialistik-nasionalis yang dikesankan sebagai pro-kelompok marginal ini akan dipertahankan dalam kampanye pasangan Megra-Pro ini, tetapi pasti dengan sentuhan untuk tidak terkesan anti pasar. Tim Kampanye Mega-Pro pasti akan mengeksploitasi isu-isu pro-rakyat ini, yang oleh pemerintah SBY-JK belum mendapat porsi secara serius.
Di belakang Megra-Pro berdiri pengusaha nasional Hasjim Djohadikusumo dan kemungkinan juga iparnya Sudradjat Djiwandono mantan Gubernur BI dan Menperindag jaman presiden Suharto. Karena itu, walau Gerindra pada saat pileg kencang mengritik neo-liberalisme (yang tentunya ditujukan kepada SBY), isu ini tidak akan terlalu diekspolitasi, karena sangat mungkin ini justru bisa menjadi “kesleo strategi”untuk kedua-kalinya bagi pasangan Mega-Pro.

SBY-Berboedi
Kesan SBY yang lambat dan peragu, tampaknya mulai bergeser sebagai kesan ke arah hati-hati dan cermat dengan memilih Boediono sebagai cawapresnya. Tentang SBY sudah banyak diulas, tetapi apapun SBY adalah seorang mantan jendral dan sekaligus intelektual, jika intelektulaitas seseorang itu boleh diukur dari derajat pendidikan formal yang diperolehnya. Dalam pendekatan cara berpikir, SBY bisa dikategorikan sebagai gabungan pragmatis–idealistik. Sementara Boediono tidak diragukan lagi, sebagai intelektual dengan kadar sangat pintar dengan pengalaman praktis cukup lengkap. Selain, sebagai Guru Besar ilmu ekonomi, pengalaman praktis dibidang ekonomi sangat lengkap; dari menjadi Direksi BI, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian hingga Gubernur BI. Tidak dipungkiri Boediono merupakan salah satu arsitek utama kebijakan ekonomi Indonesia dalam mengatasi krisis, baik ketika pemerintahan Megawati maupun SBY. Dalam hal cara berpikir Boediono bisa dikategorikan sebagai idealistis-realistik. Degan demikian, pasangan SBY-Berboedi dapat dikatakan sebagai gabungan idealistik-pragmatis-realitik.
Bagaimana kebijakan ekonomi jika pasangan ini menang? Jangan lupa bagi SBY periode mendatang adalah periode terkahir, yang tentu saja ingin dikenang sebagai presiden yang mampu meletakkan landasan bagi Indonesia yang kuat dan bersih. Bagi SBY ini adalah juga kesempatan melunasi janjinya untuk membangun pertanian dan usaha kecil menengah. Komitmen ini juga sekaligus merupakan komitmen Boediono dalam pengukuhan Guru besarnya di FE UGM dengan konsep pertumbuhan ekonomi berbasis luas (Broad-based Economic Growth: BEG). Dalam tema ini, kiranya SBY-Berboedi tidak akan banyak beda dengan Megra-Pro, tetapi sentuhan aspek kelembagaan termasuk hukum akan menjadi fokus yang lain dalam tema kampanye-nya. Tema sinkronisasi Peran Pasar dan Peran Pemerintah akan menjadi tema kebijakan ekonomi SBY-Berboedi.

Tentu bagi kita tidak mudah untuk mengelompokkan pasangan Capres-cawapres tersebut ke dalam cara berpikir tertentu. Karena itu, pengelompokan dalam tulisan ini hanyalah upaya penyederhanaan agar kita bisa sedikit punya gambaran dan referensi garis besar kebijakan yang akan dilakukan jika pasangan tersebut terpilih. Plat-form ekonomi hanyalah salah satu faktor saja, masih banyak faktor lain seperti HAM, loyalitas konstituen, dan bukti selama ini bagi mereka yang pernah berkuasa dalam menetukan keterpilihan para calon tersebut.

Penulis, Guru Besar Fakultas Ekonomi UNDIP

Ekonomi Keadilan: Masalah Jateng

Ekonomi Keadilan: Masalah Jateng

Suara Merdeka 11 November 2008
WACANA

Single Global Currency
Oleh FX Sugiyanto

DI balik terjadinya krisis, tidak jarang mendorong munculnya kreativitas. Menanggapi krisis keuangan global kali ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan sivitas akademika IPB melontarkan gagasan perlunya single global currency (SGC). SBY juga melontarkan gagasan perlunya meninjau kembali peran lembaga dunia seperti IMF, WTO dan Bank Dunia, serta posisi Indonesia dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga tersebut. Ini bukan sembarang lontaran, karena SBY menyampaikannya dalam orasi ilmiah di perguruan tinggi negeri itu, sekaligus ini ‘’tantangan’’ kepada orang-orang kampus. Wacana yang dilontarkan SBY sesungguhnya bukan hal baru. Pertanyaan mendasarnya, apakah wacana tersebut merupakan solusi yang tepat, setidaknya untuk saat ini. Dan, apakah wacana itu cukup realistis?
Pemberontakan StiglitzSejak awal Joseph E Stiglitz —pemenang Nobel Ekonomi 2001 dan mantan penasihat ekonomi Presiden Bill Clinton— sudah mengkritik pedas keberadaan IMF. Bahkan ia mengatakan, IMF sudah saatnya ‘’tutup buku’’. Globalisasi, menurut Stiglitz, hanya akan melahirkan kontroversi. Globalisasi akan memunculkan liberalisasi dan integrasi pasar keuangan, serta hanya akan melahirkan aliran modal panas yang spekulatif dan instabilitas. Menurutnya, IMF gagal menunjukkan bukti bahwa liberalisasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang. Bahkan, secara agak sarkastis, Stiglitz menuduh kebijakan IMF dilahirkan bukan berdasarkan suatu teori dan bukti empiris, tetapi dari suatu kepentingan pasar dan ideologi yang berimpit dengan kepentingan tersebut (Stiglitz; Oxford Review of Economic Policy, Vol 20 no 1, 2004). Pemberontakan Kepala Ekonom Bank Dunia terhadap IMF itu sebenarnya merupakan puncak kekecewaan negara-negara berkembang yang kecewa atas peran lembaga keuangan tersebut. Tentu dampaknya berbeda ketika kekecewaan tersebut disampaikan Stiglitz yang peraih hadial Nobel Ekonomi. Senada dengan Stiglitz, Paul R Krugman —peraih Nobel Ekonomi 2008— telah lama menandai bahwa liberalisasi ekonomi hanya akan memunculkan kapitalisasi di negara-negara industri, sementara negara berkembang hanyalah periferi. Dengan kata lain, liberalisasi akan menciptakan kesenjangan yang makin jauh antara negara maju dan negara berkembang. Jadi, kalau SBY melontarkan wacana perlunya meninjau kembali peran IMF terhadap perekonomian Indonesia, hal ini lebih merupakan bentuk aksentuasi yang telah dilakukan Stiglitz dan Krugman. Apapun yang dilakukan SBY merupakan sebuah langkah berani, meski belum mampu ‘’melawan’’ peran IMF. Setidaknya, hal ini bisa menjadi pemicu untuk mendorong tata ekonomi dunia yang lebih adil.
Bukan Hal BaruSBY memang belum merinci wacana SGC yang dilontarkannya. Tetapi ia memberi latar belakang, kalau SGC diberlakukan, maka stabilitas ekonomi akan terjadi karena tidak akan ada lagi ada penguangan dengan uang, dan fungsi uang berubah dari sebagai alat tukar. Presiden tidak memaparkan apa yang dia maksud dengan SGC. Seandainya yang dimaksud adalah regional currency unit seperti euro saat ini, tentu ini bukan hal baru, dan juga realitis untuk diterapkan, walau belum tentu realistis untuk Indonesia. Mantan presiden Habibie pun pernah mengusulkan perlunya asian currency unit, meski tidak mendapat banyak tanggapan antusias. Apabila yang dimaksud SBY adalah one single global currency (satu mata uang yang berlaku secara global), maka pertanyaannya apakah gagasan tersebut realistis? Dari sisi ide dan teori, gagasan ini bisa dipahami. Sebab dunia telah pula melakukannya, yakni ketika sistem moneter dunia menganut Sistem Standar Emas, yang mengalami kejatuhannya menjelang depresi besar tahun 1930-an. Sistem itu dapat diterapkan, ketika uang masih berperan sebagai alat tukar dan hanya digunakan untuk tujuan bertransaksi. Tetapi ketika uang juga berfungsi sebagai aset, bahkan digunakan untuk tujuan spekulasi, Sistem Standar Emas sebagai satu-satunya mata uang yang diterima sebagai alat tukar internasional sudah tidak layak lagi. Tentu hal ini karena produksi dan pasokan emas yang terbatas. Setelah Perang Dunia II, sistem yang mirip dengan SGC juga diterapkan, yaitu Sistem Bretton Woods, yang mana dolar AS sebagai satu-satunya mata uang kuat dunia yang diterima sebagai alat tukar dunia. Dengan sistem ini, AS justru merasa terpenjara karena menjadi satu-satunya negara yang tidak boleh melakukan depresiasi mata uangnya. Akhirnya sistem itu ambruk juga di tahun 1970-an. Pertanyaannya, mengapa sistem SGC berakhir pada keambrukan? Jawabannya karena aktivitas ekonomi dunia, yang melibatkan hampir semua negara, sudah sangat bervariasi dengan motif yang bervariasi pula, termasuk motif berdagang uang. Variasi tersebut bukan hanya dari aspek aktivitas ekonomi, tetapi juga variasi dalam struktur ekonomi antarnegara dan kawasan.
Bukan Sistem Moneter Kita bisa menyalahkan motif keserakahan sebagai penggerak perdagangan uang dan saham yang membawa dunia pada krisis sekarang ini. Tetapi kita tidak bisa memaksa orang untuk tidak mengejar motif pemuasan diri tersebut. Bahwa SBY dan kita galau karena krisis gloal, dan harus mencari pemecahan yang sustain, itu adalah betul. Tetapi kenyataan variasi struktur ekonomi antarnegara dan kawasan sangat berbeda, maka secara empiris dan realitis tidak memungkinkan untuk penggunaan sistem mata uang tunggal dunia sebagaimana gagasan SBY tersebut. Kalau pun kemungkinan itu ada, maka yang lebih realistis adalah sistem mata uang tunggal regional (regional currency unit). Itu pun masih memerlukan persyaran mendasar, yakni struktur ekonomi negara-negara yang akan terlibat tidak terlalu timpang. Belum lagi dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Kita lihat, bagaimana Inggris belum mau menggabungkan pound ke euro. Kegalauan akibat krisis dan rentannya ekonomi Indonesia saat ini tentu disebabkan banyak faktor. Faktor yang terpenting adalah karena investor tidak termotivasi untuk mendapatkan gain di sektor riil. Karena itu, mereka hanya memutar-mutar uang dalam berbagai macam aset non-riil seperti saham dan mata uang lainnya. Pengaturan-pengaturan yang lebih serius dalam sistem keuangan dan moneter kita perlu dilakukan, misalnya berkaitan dengan transaksi derivatif dan berbagai macam instrumen yang menyebabkan asymmetric information dan pelanggaran di pasar keuangan. Tetapi itu saja belum cukup. Ketika krisis berulang dalam waktu relatif pendek, dengan pemicu sama, berarti masih ada faktor fundamental yang belum banyak berubah. Faktor fundamental itu adalah belum adanya kesungguhan pemerintah untuk membenahi sektor riil. Kini, sudah saatnya kita menunggu bukti, bukan lagi janji-janji. (32)–– Prof FX Sugiyanto, guru besar Fakultas Ekonomi Undip.
Single Global Currency
Oleh FX SugiyantoDI balik terjadinya krisis, tidak jarang mendorong munculnya kreativitas. Menanggapi krisis keuangan global kali ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan sivitas akademika IPB melontarkan gagasan perlunya single global currency (SGC). SBY juga melontarkan gagasan perlunya meninjau kembali peran lembaga dunia seperti IMF, WTO dan Bank Dunia, serta posisi Indonesia dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga tersebut. Ini bukan sembarang lontaran, karena SBY menyampaikannya dalam orasi ilmiah di perguruan tinggi negeri itu, sekaligus ini ‘’tantangan’’ kepada orang-orang kampus. Wacana yang dilontarkan SBY sesungguhnya bukan hal baru. Pertanyaan mendasarnya, apakah wacana tersebut merupakan solusi yang tepat, setidaknya untuk saat ini. Dan, apakah wacana itu cukup realistis?
Pemberontakan StiglitzSejak awal Joseph E Stiglitz —pemenang Nobel Ekonomi 2001 dan mantan penasihat ekonomi Presiden Bill Clinton— sudah mengkritik pedas keberadaan IMF. Bahkan ia mengatakan, IMF sudah saatnya ‘’tutup buku’’. Globalisasi, menurut Stiglitz, hanya akan melahirkan kontroversi. Globalisasi akan memunculkan liberalisasi dan integrasi pasar keuangan, serta hanya akan melahirkan aliran modal panas yang spekulatif dan instabilitas. Menurutnya, IMF gagal menunjukkan bukti bahwa liberalisasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang. Bahkan, secara agak sarkastis, Stiglitz menuduh kebijakan IMF dilahirkan bukan berdasarkan suatu teori dan bukti empiris, tetapi dari suatu kepentingan pasar dan ideologi yang berimpit dengan kepentingan tersebut (Stiglitz; Oxford Review of Economic Policy, Vol 20 no 1, 2004). Pemberontakan Kepala Ekonom Bank Dunia terhadap IMF itu sebenarnya merupakan puncak kekecewaan negara-negara berkembang yang kecewa atas peran lembaga keuangan tersebut. Tentu dampaknya berbeda ketika kekecewaan tersebut disampaikan Stiglitz yang peraih hadial Nobel Ekonomi. Senada dengan Stiglitz, Paul R Krugman —peraih Nobel Ekonomi 2008— telah lama menandai bahwa liberalisasi ekonomi hanya akan memunculkan kapitalisasi di negara-negara industri, sementara negara berkembang hanyalah periferi. Dengan kata lain, liberalisasi akan menciptakan kesenjangan yang makin jauh antara negara maju dan negara berkembang. Jadi, kalau SBY melontarkan wacana perlunya meninjau kembali peran IMF terhadap perekonomian Indonesia, hal ini lebih merupakan bentuk aksentuasi yang telah dilakukan Stiglitz dan Krugman. Apapun yang dilakukan SBY merupakan sebuah langkah berani, meski belum mampu ‘’melawan’’ peran IMF. Setidaknya, hal ini bisa menjadi pemicu untuk mendorong tata ekonomi dunia yang lebih adil.
Bukan Hal BaruSBY memang belum merinci wacana SGC yang dilontarkannya. Tetapi ia memberi latar belakang, kalau SGC diberlakukan, maka stabilitas ekonomi akan terjadi karena tidak akan ada lagi ada penguangan dengan uang, dan fungsi uang berubah dari sebagai alat tukar. Presiden tidak memaparkan apa yang dia maksud dengan SGC. Seandainya yang dimaksud adalah regional currency unit seperti euro saat ini, tentu ini bukan hal baru, dan juga realitis untuk diterapkan, walau belum tentu realistis untuk Indonesia. Mantan presiden Habibie pun pernah mengusulkan perlunya asian currency unit, meski tidak mendapat banyak tanggapan antusias. Apabila yang dimaksud SBY adalah one single global currency (satu mata uang yang berlaku secara global), maka pertanyaannya apakah gagasan tersebut realistis? Dari sisi ide dan teori, gagasan ini bisa dipahami. Sebab dunia telah pula melakukannya, yakni ketika sistem moneter dunia menganut Sistem Standar Emas, yang mengalami kejatuhannya menjelang depresi besar tahun 1930-an. Sistem itu dapat diterapkan, ketika uang masih berperan sebagai alat tukar dan hanya digunakan untuk tujuan bertransaksi. Tetapi ketika uang juga berfungsi sebagai aset, bahkan digunakan untuk tujuan spekulasi, Sistem Standar Emas sebagai satu-satunya mata uang yang diterima sebagai alat tukar internasional sudah tidak layak lagi. Tentu hal ini karena produksi dan pasokan emas yang terbatas. Setelah Perang Dunia II, sistem yang mirip dengan SGC juga diterapkan, yaitu Sistem Bretton Woods, yang mana dolar AS sebagai satu-satunya mata uang kuat dunia yang diterima sebagai alat tukar dunia. Dengan sistem ini, AS justru merasa terpenjara karena menjadi satu-satunya negara yang tidak boleh melakukan depresiasi mata uangnya. Akhirnya sistem itu ambruk juga di tahun 1970-an. Pertanyaannya, mengapa sistem SGC berakhir pada keambrukan? Jawabannya karena aktivitas ekonomi dunia, yang melibatkan hampir semua negara, sudah sangat bervariasi dengan motif yang bervariasi pula, termasuk motif berdagang uang. Variasi tersebut bukan hanya dari aspek aktivitas ekonomi, tetapi juga variasi dalam struktur ekonomi antarnegara dan kawasan.
Bukan Sistem Moneter Kita bisa menyalahkan motif keserakahan sebagai penggerak perdagangan uang dan saham yang membawa dunia pada krisis sekarang ini. Tetapi kita tidak bisa memaksa orang untuk tidak mengejar motif pemuasan diri tersebut. Bahwa SBY dan kita galau karena krisis gloal, dan harus mencari pemecahan yang sustain, itu adalah betul. Tetapi kenyataan variasi struktur ekonomi antarnegara dan kawasan sangat berbeda, maka secara empiris dan realitis tidak memungkinkan untuk penggunaan sistem mata uang tunggal dunia sebagaimana gagasan SBY tersebut. Kalau pun kemungkinan itu ada, maka yang lebih realistis adalah sistem mata uang tunggal regional (regional currency unit). Itu pun masih memerlukan persyaran mendasar, yakni struktur ekonomi negara-negara yang akan terlibat tidak terlalu timpang. Belum lagi dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Kita lihat, bagaimana Inggris belum mau menggabungkan pound ke euro. Kegalauan akibat krisis dan rentannya ekonomi Indonesia saat ini tentu disebabkan banyak faktor. Faktor yang terpenting adalah karena investor tidak termotivasi untuk mendapatkan gain di sektor riil. Karena itu, mereka hanya memutar-mutar uang dalam berbagai macam aset non-riil seperti saham dan mata uang lainnya. Pengaturan-pengaturan yang lebih serius dalam sistem keuangan dan moneter kita perlu dilakukan, misalnya berkaitan dengan transaksi derivatif dan berbagai macam instrumen yang menyebabkan asymmetric information dan pelanggaran di pasar keuangan. Tetapi itu saja belum cukup. Ketika krisis berulang dalam waktu relatif pendek, dengan pemicu sama, berarti masih ada faktor fundamental yang belum banyak berubah. Faktor fundamental itu adalah belum adanya kesungguhan pemerintah untuk membenahi sektor riil. Kini, sudah saatnya kita menunggu bukti, bukan lagi janji-janji. (32)––

Prof FX Sugiyanto, guru besar Fakultas Ekonomi Undip.